KISI-KISI CPNS 2018, TES WAWASAN KEBANGSAAN PANCASILA

Pengertian Pokok Tentang Pancasila

Asal mula istilah Pancasila diambil dari bahasa Sansekerta, yaitu Panca dan Syilla. Panca berarti lima dan Syilla berarti dasar. Istilah ini diambil dari kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Pada awalnya, kata Pancasila ini merupakan sebuah ide spontan yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya untuk mewadahi ideologi dan dasar-dasar Negara Indonesia, berikut kutipan pidatonya :

“Sekarang, banyaknya prinsip : Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan dan Ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi…”

Pancasila
Perumusan Pancasila sebagai dasar Negara pada awalnya berasal dari usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu :
Lima Dasar yang dikemukakan oleh Moh. Yamin dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, yaitu :
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat
Pancasila oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul “Lahirnya Pancasila”, yaitu :
  1. Kebangsaan
  2. Internasionalisme
  3. Mufakat
  4. Kesejahteraan
  5. Ketuhanan 
Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam rumusan Pancasila kemudian ditetapkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam siding Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang berbunyi :
  1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia
  4. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila Sebagai Dasar, Ideologi dan Falsafah Negara

Sebagai Ideologi Negara

Ideologi merupakan kumpulan gagasan maupun ide yang tersusun secara sistematis dan bermaksud untuk mengarahkan kehidupan dalam segala aspek kehidupan. Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah ideology, yaitu :
  • Keyakinan Hidup. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang kemudian dijadikan sebagai pokok keyakinan hidupnya.
  • Tujuan Hidup. Tujuan yang ingin dicapai oleh segenap rakyat Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • Cara yang Dipilih. Untuk yang menyelesaikan berbagai masalah yang ada, digunakan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat.

Sebagai Dasar Negara

Pancasila yang merupakan pokok kaidah negara yang fundamental (staat fundamental norm) yang dijadikan dasar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berfungsi sebagai sumber pembentukan semua bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sebagai Falsafah Negara

Pancasila berfungsi sebagai nilai-nilai pokok dan ciri pembentuk bangsa Indonesia yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang menyatukan diri menjadi satu bangsa Indonesia.

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka dan dinamis yang berarti tidak menutup diri terhadap perubahan yang terjadi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya.
Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung tiga dimensi kekuatan, yaitu :
  1. Dimensi realita, karena nilai-nilai yang ada bersumber dari keyakinan budaya masyarakat itu sendiri.
  2. Dimensi idealisme, karena mengandung cita-cita yang ingin dicapai di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  3. Dimensi fleksibilitas, karena Pancasila sebagai ideologi dapat mencerminkan kemampuan dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya.
Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki tiga ciri-ciri, yaitu :
  1. Nilai-nilai dan cita-cita yang hendak dicapai berasal dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri
  2. Dasar yang dibentuk bukan merupakan keyakinan ideologis suatu kelompok tertentu melainkan hasil musyawarah mufakat.
  3. Pancasila tidak dapat dioperasionalkan secara langsung, melainkan diperlakukan penjabaran yang lebih dalam.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional

Peran Pancasila dalam pembangunan nasional adalah sebagai dasar bagi segala aspek pembangunan yang dilakukan di Indonesia. Hakikat pembangunan Nasional Indonesia adalah menaikkan harkat dan martabat manusia secara totalitas di seluruh aspek kehidupan. Sedangkan, tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk mencapai tujuan nasional, sebagaimana yang tercantum dalam alinea keempat UUD 1945
Asas Pembangunan Nasional meliputi :
  1. Demokrasi, yaitu menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dengan cara musyawarah mufakat dan berdasarkan Pancasila.
  2. Peri Kemanusiaan dan Kebangsaan, termasuk dalam asas ini keseimbangan dalam segala aspek kehidupan yang meliputi segala kepentingan.
  3. Usaha Bersama dan Kekeluargaan, meliputi usaha bersama yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat yang dilakukan dengan gotong royong yang berdasarkan pada semangat kekeluargaan.
  4. Adil dan Merata, yaitu seluruh bangsa Indonesia berhak menikmati hasil pembangunan nasional secara adil dan merata.
  5. Manfaat, bahwasannya seluruh hasil pembangunan nasional harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
  6. Kepercayaan Diri, yaitu pembangunan nasional harus dilakukan atas kemampuan dan kekuatan diri sendiri dan tetap berpedoman pada kepribadian bangsa.
  7. Kesadaran Hukum, yaitu bahwasannya pembangunan nasional harus didasarkan pada ketaatan hukum setiap warga Negara dan adanya pengakuan hukum serta ditegakkan supremasi hukum.

Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Pancasila sebagai suatu ideologi tentunya memiliki nilai-nilai yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang saling berhubungan dan melengkapi. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, bersifat subjektif dan objektif, dengan penjelasan sebagai berikut :

Nilai Pancasila bersifat objektif yaitu :

  • Rumusan setiap sila dalam Pancasila bersifat umum dan asbstrak, hal ini dikarenakan rumusan tersebut merupakan nilai.
  • Nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia baik dalam adat istiadat, kebudayaan, kegiatan kenegaraan, maupun dalam keagamaan.
  • Terkait dengan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945, Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental (staats fundamental norm). oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber tertib hukum tertinggi di Indonesia yang isi dan kedudukannya tidak dapat diubah.

Nilai Pancasila bersifat subjektif, yaitu :

  • Disebabkan nilai-nilai dalam Pancasila muncul dari bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia sebagai penyebab adanya nilai-nilai tersebut.
  • Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, merupakan jati diri bangsa yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup berbangsa dan bernegara.
  • Nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis dan nilai religious yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia dikarenakan bersumber pada kehidupan bangsa.
Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai Pancasila yang mengandung empat pokok pikiran. Pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila, yaitu :
  1. Pokok pikiran pertama, merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Memiliki pengertian bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi, Negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan.
  2. Pokok pikiran kedua, sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Memiliki pengertian bahwa negara bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur dengan memajukan kesejahteraan umum.
  3. Pokok pikiran ketiga, sebagai perwujudan dari sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan Permusyawaratan/Perwakilan. Memiliki pengertian bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karean itu, negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
  4. Pokok pikiran keempat, merupakan perwujudan dari sila pertama dan kedua Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki pengertian bahwa negara menjungjung tinggi semua agama dan kepercayaan serta mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur dan teguh dalam memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.