MATERI CPNS 2018 TES WAWASAN KEBANGSAAN PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA

IDEOLOGI PANCASILA

Ideologi Pancasila mendasarkan pada hakikat sifat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Ideologi Pancasila mengakui kebebasan dan kemerdekaan individu yang berarti tetap mengakui dan menghargai kebebasan individu lain.
  • Dasar ideologi Pancasila adalah UUD 1945 dan Pancasila
  • Ideologi Pancasila bertujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paham Negara Integralistik

  • Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang bersifat integral.
  • Semua golongan, bagian dan anggota berhubungan erat satu sama lain.
  • Semua golongan, bagian dan anggota merupakan persatuan masyarakat yang organis.
  • Perhimpunan bangsa merupakan hal yang terpenting.
  • Negara bersifat netral, tidak memihak pada suatu golongan maupun perorangan.
  • Negara tidak menjamin kepentingan perseorangan maupun golongan. Namun, harus menjamin kepentingan manusia seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang integral.
  • Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya.

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Setiap individu yang hidup dalam suatu negara pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan, maka bangsa dan negara sebagai totalitas yang integral adalah berketuhanan. Demikian pula, setiap warga negaranya juga berke-Tuhanan Yang Maha Esa.
  • Hakikat Ketuhanan Yang Maha Esa secara filosofis mengandung arti adanya kesesuaian hubungan sebab akibat antara Tuhan, manusia dan negara yang menjadi dasar untuk memimpin cita-cita kenegaraan sehingga tercipta hubungan yang baik antara masyarakat dan penyelenggara negara.
  • Hubungan antara negara dan agama. Negara merupakan persekutuan hidup bersama sebagai perwujudan dari sifat manusia yang merupakan makhluk sosial. Selanjutnya, sifat manusia yang demikian itu menjadi sifat dasar negara. Negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal berperan dalam hubungannya dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena peran manusia sabagai pembentuk negara. Hubungan ini sangat ditentukan oleh dasar ontologis setiap individu.
  • Hubungan negara dan agama menurut Pancasila
  • Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkeTuhanan Yang Maha Esa dengan konsekuensi setiap warganya memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ibadahnya sesuai agama masing-masing.
  • Tidak mengakui atheism dan sekulerisme.
  • Tidak mengizinkan pertentangan agama, golongan agama, inter serta antar pemeluk agama tertentu.
  • Tidak ada tempat bagi pemaksaan agama tertentu.
  • Memberikan toleransi terhadap pemeluk agama lain yang menjalankan ibadah.
  • Segala peraturan harus sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa
  • Negara merupakan berkah rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Bekemanusiaan Adil dan Beradab

Negara Pancasila sebagai Negara Kebangsaan Adil dan Beradab mendasarkan nasionalisme (kebangsaan) pada hakikat kodrat manusia. Kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang berkemanusiaan, bukan suatu kebangsaan yang chauvimisme (kesukaan).

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berkerakyatan

  • Manusia Indonesia sebagai warga negara dan masyarakat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
  • Dalam menggunakan hak-haknya, selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.
  • Karena memiliki kedudukan, hak serta kewajiban yang sama maka pada dasarnya tidak dibenarkan memaksakan kehendak pada pihak lain.
  • Pengambilan keputusan dengan jalan musyawarah.
  • Musyawarah untuk mencapai mufakat dan semangat kebersamaan.

Negara Pancasila adalah Negara Kebangsaan yang Berkeadilan Sosial

Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hidup bersama, baik dalam masyarakat, bangsa dan negara harus terwujud suatu Keadilan Sosial yang meliputi tiga hal:
  • Keadilan Distributif
  • Keadilan Legal
  • Keadilan Komutatif

IDEOLOGI LIBERAL

Dasar dari ideologi Liberal adalah Declaration of Independence dan Bill of Right yang bertujuan untuk membentuk masyarakat liberal. Ciri-ciri masyarakat liberal yaitu :
  • Setiap warga bebas berlomba demi kesejahteraan pribadinya
  • Pemerintah tidak berhak ikut campur dalam urusan pribadi warganya.
  • Pemerintah wajib melindungi warganya.
Hubungan negara dan agama dalam liberalism adalah terpisah dan berbeda, sehingga nilai-nilai agama dalam negara dipisahkan dan dibedakan dengan negara, keputusan dan ketentuan kenegaraan terutama peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh kesepakatan individu-individu sebagai warga negaranya.

IDEOLOGI SOSIALISME KOMUNIS

Dasar dari idelogi ini adalah Manifest Communist yang bertujuan untuk membentuk masyarakat sosialis-komunis. Negara yang menganut paham ini bersifat antitheis, melarang dan menekan kehidupan beragama. Nilai tertinggi dalam negara adalah materi, sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi. Ciri-ciri masyarakat sosialis :
  • Masyarakat tanpa kelas dan negara
  • Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa
  • Pemerintah bersifat dictator proletariat.

HAM DALAM PANCASILA

Hak Asasi Manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dan konstitusional serta fundamental bangsa Indonesia. Hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut :
  1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama, melaksanakannya dan menghormati perbedaan agama.
  2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warganya pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan undang-undang.
  3. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
  4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warganya untuk bermusyawarah mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
  5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak miliki perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.