MATERI CPNS 2018 TES WAWASAN KEBANGSAAN LAMBANG GARUDA PANCASILA

Seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 36A, bahwasannya lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sejarah lambang Garuda Pancasila pada awalnya sudah mengalami 6 kali perubahan desain. Perubahan desain yang terakhir yaitu pada tanggal 20 Maret 1950, Ir. Soekarno memerintah Dullah, pelukis istana untuk memperbaiki rancangan tersebut, dengan mengambil model elang jawa yang memiliki jambul dan mengubah posisi cakar kaki yang awalnya mencengkeram pita di belakang menjadi di depan agar lebih estetis dan membumi.

Perubahan desain lambang Garuda terakhir disempurnakan oleh Sultan Hamid II dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara tersebut. Lambang tersebut kemudian diserahkan pada H. Masagung, Yayasan Idayu Jakarta pada tanggal 18 Juli 1974.

 

Burung Garuda

Makna
  • Secara filosofis, burung garuda berarti gagah dan kuat, kelincahan, keuletan, kecerdasan, kewaspadaan, kegesitan dan sifat pantang menyerah.
  • Warna keemasan melambangkan keagungan dan kejayaan.
  • Bagian-bagian tubuh burung garuda melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan
  • Jumlah bulu burung garuda melambangkan hari kemerdekaan Indonesia 17-8-1945, dengan rincian sebagai berikut :
  • Dua pasang sayap, dengan jumlah bulu 17 pada masing-masing sayapnya.
  • Bulu ekor ada 8 helai melambangkan bulan Agustus
  • Bulu pangkal ekor berjumlah 19 helai melambangkan 2 angka terdepan tahun proklamasi.
  • Pada leher terdapat 45 helai bulu sebagai lambang 2 angka terakhir tahun kemerdekaan Indonesia

Perisai

Makna
  • Perisai menunjukkan alat pertahanan, perlindungan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa.
  • Garis tebal di tengah perisai melambangkan garis khatulistiwa yang melintasi negara Indonesia dan melintang dari timur ke barat.
  • Warna merah dan putih sebagai lambang bendera Indonesia, dengan warna hitam sebagai dasarnya mengandung makna jantan dan ksatria.
  • Lima buah ruang pada perisai melambangkan dasar negara Indoenesia.

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Makna
Dilambangkan dengan tanda bintang bersudut lima yang bercahaya dan berlatar belakang hitam sebagai symbol kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Bearadab

Makna
Dilambangkan dengan tanda rantai yang bermata bulat dan persegi yang saling mengikat di bagian kiri bawah perisai, berlatar merah menunjukan simbol kesetiakawanan, kebersamaan, toleransi, simpati, empati dan kegotongroyongan.

Sila ketiga : Persatuan Indonesia

Makna
Dilambangkan dengan pohon beringin kokoh di bagian kiri atas perisai berlatar putih, sebagai simbol persatuan, keterpaduan, sinergi dan kerjasama dari semua elemen penunjang kehidupan sehingga melahirkan batang tubuh yang kuat dan terus tumbuh.

Sila Keempat : Kerakyatan yang Dimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan.

Makna
Dilambangkan dengan kepala banteng yang terletak di bagian kanan atas perisai dan berlatar belakang merah, sebagai simbol kerakyatan yang dijiwai musyawarah, jiwa kerjasama sebagai makhluk sosial.

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna
Dilambangkan dengan simbol padi dan kapas, diletakkan di bagian kanan bawah perisai yang berlatar belakang putih sebagai simbol kesejahteraan dan kemakmuran.

Cakar Garuda Pancasila

Makna
Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkram sehelai pita putih bertuliskan “Bhinneka Tunggal Ika” yang berwarna hitam, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang secara harfiah bermakna “Meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan”, menunjukkan keberagaman Bangsa Indonesia dalam hal : ras, suku, bahasa daerah, kepercayaan, agama, maupun adat istiadat namun pada hakikatnya tetaplah satu bangsa, Bangsa Indonesia.

Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia

Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun hukum dasar yang tidak tertulis ataupun konvensi. Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staats fundamental norm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.
 
Pembukaan UUD 1945 bersamaan dengan pasal-pasal UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7. Pembukaan UUD 1945 dalam  ilmu hukum memiliki kedudukan diatas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya adalah keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan. Namun, keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis.




Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.