MATERI CPNS 2018 TES WAWASAN KEBANGSAAN TERTIB HUKUM DI INDONESIA

Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu:
  • Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia.
  • Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi.
Kedudukan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia.
 

Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum di Indonesia

Syarat-syarat tertib hukum Indonesia meliputi empat hal, yaitu :
  • Adanya kesatuan subjek, yaitu penguasa yang mengadakan peraturan hukum.
  • Adanya kesatuan asas kerohanian, yaitu menjadi dasar dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum, menjadi sumber hukum dari segala sumber hukum.
  • Adanya kesatuan daerah, yaitu dimana peraturan hukum  tersebut berlaku.
  • Adanya kesatuan waktu, yaitu dimana seluruh peraturan hukum itu berlaku.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah :
  • Sebagai dasar peraturan di Indonesia
  • Sebagai ketentuan hukum tertinggi dan termasuk didalamnya.

Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

Dari Segi Terjadinya

Dibuat oleh pendiri negara dan terwujud dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan dari kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

Dari Segi Sisinya

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :
  • Dasar tujuan negara
  • Ketentuan diadakannya UUD negara
  • Bentuk negara
  • Dasar filsafat negara

Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang tercantum dalam naskah Proklamasi Kemerdekaan RI, serta dalam ilmu hukum telah memenuhi syarat bagi terjadinya suatu tertib hukum Indonesia dan sebagai pokok kaidah yang fundamental.

Pengertian Isi Pembukaan UUD 1945

  1. Alinea 1, bahwasannya kemerdekaan adalah hak setiap manusia
  2. Alinea 2, cita-cita bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
  3. Alinea 3, pengakuan nilai religious, bahwa Bangsa Indonesia mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
  4. Alinea 4, berisi tentang tujuan negara, hal ketentuan diadakannya UUD, hal bentuk negara dan dasar filsafat (dasar kerohanian) negara.

Tujuan Pembukaan UUD 1945

  1. Alinea 1, berisi pertanggungjawaban dari pernyataan bahwa kemerdekaan sedah selayaknya karena berdasarkan hak kodrati yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.
  2. Alinea 2, penetapan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan, yaitu terpeliharanya kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadilan hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadilan
  3. Alinea 3, penegasan bahwasannya proklamasi kemerdekaan sebagai permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh msyrakat Indonesia yang luhur dan suci dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa.
  4. Alinea 4, realisasi dari segala sesuatu yang tersebut di atas dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis, yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia.

Hubungan Logis Antaralinea dalam Pembukaan UUD 1945

  1. Alinea 1, hak kemerdekaan sebagai hak fitrah bagi setiap manusia di dunia. Pelanggaran terhadap hak kemerdekaan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 1 sebagai premis mayor (pernyataan yang bersifat umum)
  2. Alinea 2, kemerdekaan tersebut diwujudkan dalam suatu negara, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea 2 sebagai premis minor (pernyataan khusus)
  3. Alinea 3, kemerdekaan hanya mungkin terwujud atas karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea 3 sebagai konklusi (kesimpulan)
  4. Alinea 4, berisi tujuan negara, hal ketentuan diadakannya UUD negara, hal bentuk negara dan dasar filsafat (dasar kerohanian) negara. Seluruh isi yang terdapat dalam alinea 4 ini pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan tentang pembentukan pemerintah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.



Tidak ada komentar:

ads
Diberdayakan oleh Blogger.